Dunia hari ini sedang memasuki babak baru geopolitik global yang jauh lebih kompleks dibanding masa-masa sebelumnya. Jika dahulu perang dunia lebih banyak ditentukan oleh kekuatan militer dan perebutan wilayah fisik, maka kini pertarungan global berlangsung dalam bentuk yang lebih subtil tetapi sangat menentukan arah masa depan manusia: perang ekonomi, perang teknologi, perang data, perang energi, hingga perang narasi dan algoritma digital.
Negara-negara besar tidak lagi sekadar memperebutkan tanah, tetapi memperebutkan pengaruh terhadap kesadaran manusia dan kendali atas sistem global.
Dalam konteks ini, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi yang besar, serta posisi geografis yang berada di jalur perdagangan dunia, Indonesia menjadi salah satu arena penting dalam kontestasi geopolitik global.
Namun pertanyaannya adalah: apakah Indonesia akan tampil sebagai subjek peradaban yang mandiri, atau hanya menjadi pasar besar bagi kepentingan ekonomi dan teknologi global?
Pertanyaan ini sesungguhnya lebih dalam daripada sekadar persoalan ekonomi-politik. Ia adalah pertanyaan tentang arah sejarah bangsa dan kesadaran peradaban.
Sebab sejarah menunjukkan bahwa bangsa besar tidak dibangun hanya oleh kekayaan alam, tetapi oleh kualitas manusia, kekuatan ilmu pengetahuan, dan visi peradaban yang dimilikinya.
Saat ini dunia bergerak menuju tatanan multipolar. Dominasi tunggal Barat perlahan mulai bergeser dengan kebangkitan China, India, Rusia, Turki, Iran, dan blok BRICS.
Persaingan global kini tidak hanya ditentukan oleh siapa memiliki senjata paling kuat, tetapi siapa menguasai teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), energi, pangan, data digital, dan sistem ekonomi dunia.
Klaus Schwab (2020) menjelaskan bahwa Revolusi Industri 4.0 telah mengubah struktur kekuasaan global. Teknologi digital menjadi instrumen utama dalam membangun dominasi ekonomi dan politik.
Negara yang menguasai AI, big data, dan teknologi digital akan memiliki kemampuan besar untuk memengaruhi arah dunia. Dalam konteks ini, ketergantungan teknologi dapat melahirkan bentuk baru kolonialisme modern: kolonialisme digital.
Fenomena tersebut mulai tampak di Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadi pengguna aktif platform digital global, tetapi belum menjadi pemain utama dalam produksi teknologi dan inovasi.
Data masyarakat mengalir ke perusahaan-perusahaan teknologi internasional, sementara nilai ekonomi dan kontrol algoritmanya berada di luar negeri. Akibatnya, Indonesia berisiko menjadi pasar besar sekaligus objek eksploitasi ekonomi digital global.
Padahal Indonesia memiliki modal besar untuk tampil sebagai kekuatan peradaban dunia. Selain kaya sumber daya alam, Indonesia juga kaya modal sosial, budaya, dan spiritual. Indonesia memiliki warisan local wisdom yang mengandung nilai-nilai humanisme, solidaritas sosial, dan keseimbangan hidup yang sangat relevan di tengah krisis global modern.
Namun persoalan terbesar bangsa ini bukan kekurangan sumber daya, melainkan lemahnya visi jangka panjang dalam membangun manusia. Pendidikan nasional misalnya, masih lebih banyak diarahkan untuk mencetak tenaga kerja pasar dibanding membangun manusia visioner yang mampu menciptakan peradaban.
Sekolah dan kampus sering lebih sibuk menghasilkan lulusan kompetitif daripada melahirkan ilmuwan strategis, pemikir peradaban, dan inovator bangsa.
Dalam perspektif pendidikan Islam, krisis ini sesungguhnya berkaitan dengan krisis epistemologi dan orientasi pembangunan manusia. Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1991) menjelaskan bahwa problem utama dunia Muslim bukan sekadar keterbelakangan ekonomi, tetapi hilangnya adab dan arah ilmu pengetahuan.
Ketika pendidikan kehilangan dimensi moral dan spiritualnya, maka bangsa mudah terjebak menjadi konsumen global tanpa kemampuan menentukan arah sejarahnya sendiri.
Al-Qur’an memberikan fondasi penting tentang pentingnya kesadaran peradaban dan transformasi sosial. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11).
Menurut M. Quraish Shihab (2002), ayat ini menunjukkan bahwa kebangkitan suatu bangsa tidak lahir dari bantuan eksternal semata, tetapi dari perubahan mental, moral, dan intelektual masyarakatnya. Dengan kata lain, kemajuan bangsa harus dimulai dari pembangunan kualitas manusianya.
Al-Qur’an juga menegaskan:
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi...” (QS. Al-Anfal: 60).
Dalam tafsir kontemporer, ayat ini tidak hanya berbicara tentang kekuatan militer, tetapi juga kekuatan ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, media, dan sumber daya manusia. Negara yang lemah dalam ilmu dan teknologi akan mudah bergantung pada kekuatan luar.
Fenomena geopolitik modern menunjukkan bahwa penjajahan hari ini tidak selalu dilakukan melalui invasi fisik, tetapi melalui dominasi ekonomi, teknologi, media, dan budaya.
Thomas Friedman (2005) menyebut dunia modern sebagai dunia datar (the world is flat), tetapi dalam praktiknya dunia tetap penuh ketimpangan. Negara kuat mengendalikan sistem keuangan global, teknologi digital, dan arus informasi dunia.
Karena itu, Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan yang berbasis peradaban, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur fisik memang penting, tetapi jauh lebih penting adalah membangun infrastruktur intelektual, moral, dan spiritual bangsa.
Dalam konteks ini, local wisdom Indonesia memiliki posisi strategis. Nilai-nilai seperti gotong royong, sipakatau (saling memanusiakan manusia), mali’ siparappe’ (solidaritas sosial), dan Pancasila sesungguhnya merupakan modal sosial besar untuk membangun model peradaban alternatif yang lebih humanis di tengah kapitalisme global yang semakin individualistik.
Dalam lontara Bugis terdapat ungkapan:
“Resopa temmangingngi namalomo naletei pammase Dewata.”
“Kerja keras dan ketekunan akan menghadirkan rahmat Tuhan.”
Ungkapan ini mengajarkan bahwa kebangkitan suatu bangsa membutuhkan etos kerja, ketahanan mental, dan kesadaran kolektif yang kuat. Bangsa besar tidak lahir dari budaya konsumtif, tetapi dari budaya ilmu, disiplin, dan visi jangka panjang.
Indonesia juga perlu belajar dari negara-negara yang berhasil membangun modernitas tanpa kehilangan identitasnya, seperti Jepang, Korea Selatan, Turki, dan Iran. Mereka tidak sekadar menjadi pasar global, tetapi membangun kemandirian teknologi, pendidikan strategis, dan karakter nasional yang kuat.
Pada akhirnya, pertanyaan “Indonesia akan menjadi pasar atau peradaban?” adalah pertanyaan tentang keberanian bangsa ini menentukan masa depannya sendiri.
Jika Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi, pasar ekonomi global, dan peniru budaya luar, maka bangsa ini akan terus berada di pinggiran sejarah dunia.
Namun jika Indonesia mampu membangun manusia berilmu, pendidikan visioner, kemandirian teknologi, dan karakter peradaban yang kuat, maka Indonesia dapat tampil sebagai salah satu pusat peradaban dunia masa depan.
Karena dalam sejarah manusia, bangsa yang bertahan bukanlah bangsa yang paling kaya sumber daya alamnya, tetapi bangsa yang mampu membangun kesadaran ilmu, karakter, dan peradabannya sendiri. Wallahu a'lam bisshawab.
Email: muhammadtang.mt78@gmail.com
Hp. 08114441978
