Pemandangan truk mengular berjam-jam di depan depot Pertamina, disusul antrean panjang kendaraan di SPBU, menjadi lanskap yang akrab beberapa bulan terakhir.
Ironisnya, ini terjadi di negeri yang menyimpan cadangan minyak dan gas raksasa sejak era kolonial hingga kini.
Pertanyaan yang lahir dari ironi ini wajar: apakah negara benar-benar salah kelola, ataukah persoalannya lebih rumit daripada sekadar mencari siapa yang harus disalahkan?
Kegagalan Teknis di Hilir
Penjelasan resmi Pertamina menunjuk pada persoalan operasional jangka pendek. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga mengakui adanya panic buying serta pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke Pertalite dan Solar yang tidak diimbangi kecepatan distribusi ke lembaga penyalur (Kompas.id, 2026).
Di lapangan, persoalan ini diperparah oleh pemberhentian massal awak mobil tangki (AMT), sehingga armada pengangkut tidak dapat beroperasi normal meski stok di terminal BBM sebenarnya tersedia (Tirto.id, 2026). Salah seorang Gubernur di Sumatra bahkan menegaskan bahwa yang langka bukan BBM-nya, melainkan pengemudi yang mengantarkannya (Tirto.id, 2026).
Jika berhenti pada penjelasan ini, kesimpulannya sederhana: ini krisis distribusi teknis yang bisa diperbaiki lewat rekrutmen sopir dan penambahan armada.
Namun, pembacaan yang hanya berhenti di titik ini akan gagal menangkap persoalan yang jauh lebih besar yang sedang mengintai di baliknya.
Defisit Struktural yang Sudah Lama Mengendap
Data dari Indonesian Petroleum Association (2026) mengungkap kesenjangan yang jauh lebih dalam: konsumsi BBM harian nasional mencapai sekitar 232.417 kiloliter, sementara produksi domestik hanya mampu menyuplai sekitar 81.083 kiloliter per hari.
Kesenjangan itu bukan fenomena baru. Produksi minyak mentah Indonesia telah menurun rata-rata 4,41 persen per tahun sejak 2007, dan proyeksi berbasis model ARIMA memperkirakan tren ini akan terus melebar hingga jauh di bawah kebutuhan domestik (Mardawiyah Daryanto & Nurfadilah, 2018, sebagaimana dikutip dalam Soesanto et al., 2025).
Ditambah stagnasi pembangunan kilang baru dan tertundanya proyek strategis seperti Grass Root Refinery Tuban akibat tekanan geopolitik, kapasitas pengolahan dalam negeri tak kunjung mengejar laju konsumsi yang terus tumbuh (Analisis Dampak Kebijakan Impor BBM, 2026).
Dengan kata lain, antrean di depot bukan semata insiden distribusi musiman, melainkan gejala permukaan dari defisit struktural yang telah terbentuk selama hampir dua dekade.
Ketika Teori "Kutukan Sumber Daya" Berbicara
Di sinilah kerangka teori resource curse atau "kutukan sumber daya" menjadi relevan. Karl (1997) melalui konsep paradox of plenty menjelaskan bagaimana negara-negara kaya sumber daya alam justru rentan terjebak pada tata kelola yang lemah, ketergantungan fiskal pada komoditas, dan lemahnya diversifikasi ekonomi.
Riset terbaru tentang Indonesia memperkuat pembacaan ini secara lebih tajam: konsep State Reinforced Self Governance menunjukkan bahwa reformasi desentralisasi dan resentralisasi tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia justru berulang kali gagal memperkuat akuntabilitas, dan melahirkan praktik rentier state di mana elite negara dan lokal mendominasi kendali atas sumber daya tanpa transparansi yang memadai (Research Square, 2026).
Studi lain juga menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam di Indonesia justru berkorelasi dengan kemiskinan di wilayah penghasil akibat ketergantungan berlebihan pada harga komoditas dan lemahnya investasi eksplorasi baru (Hajad et al., 2023).
Sumber Daya sebagai Amanah Bersama
Islam memberi pijakan etis yang relevan untuk menata ulang cara pandang ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud menyebutkan bahwa manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api; yang oleh banyak ulama ditafsirkan mencakup sumber energi sebagai hajat hidup bersama, bukan komoditas untuk dikuasai segelintir pihak (HR. Abu Dawud).
Prinsip tersebut selaras dengan konsep khalifah fil ardh dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, yang menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab, bukan penguasa yang bebas mengeksploitasi tanpa memperhatikan keadilan distribusi bagi generasi kini maupun mendatang.
Bukan Sekadar Kambing Hitam Tunggal
Maka jawaban atas pertanyaan "di mana letak salahnya" tidak cukup dijawab dengan menuding satu pihak.
Ada kegagalan teknis jangka pendek di level distribusi, ada defisit struktural produksi-konsumsi yang dibiarkan melebar bertahun-tahun, dan ada pola tata kelola yang berulang kali gagal keluar dari jerat kepentingan jangka pendek elite.
Kekayaan alam Indonesia tidak pernah menjadi jaminan otomatis bagi kesejahteraan rakyatnya; ia hanya menjadi berkah jika dikelola dengan tata kelola yang jujur, transparan, dan berorientasi pada keadilan antar-generasi, sebagaimana diamanahkan baik oleh teori pembangunan modern maupun etika keagamaan yang telah lama kita yakini bersama. Wallahu a'lam bisshawab
Referensi:
Analisis Dampak Kebijakan Impor BBM Tahun 2025. (2026). ResearchGate.
Hajad, V., Ikhsan, I., Herizal, H., Latif, I. R., & Marefanda, N. (2023). Poverty and the curse of natural resources in Indonesia. Journal of Contemporary Governance and Public Policy, 4(1), 41–58. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i1.92
Indonesian Petroleum Association. (2026). Closing 2025 and moving towards 2026: Indonesia's oil and gas sector outlook ensures energy security.
Karl, T. L. (1997). The paradox of plenty: Oil booms and petro-states. University of California Press.
Kompas.id. (2026). Antrean BBM mengular di daerah, kepekaan krisis pemerintah dipertanyakan.
Research Square. (2026). State reinforced self governance and the persistence of the resource curse in Indonesia's extractive sector.
Soesanto, E., Yulianti, A. R., & Suherzan, A. (2025). Implikasi ekonomi dari penurunan produksi minyak mentah terhadap kebutuhan impor dan defisit energi. Journal of Economics, Business and Management Issues, 2(4).
Tirto.id. (2026). Apa penyebab BBM langka di Sumatra hingga antrean mengular?
HR. Abu Dawud, tentang manusia berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.
QS. Al-Baqarah (2): 30.
Email: muhammadtang.mt78@gmail.com
Hp. 08114441978
