Indonesia adalah salah satu paradoks terbesar dalam sejarah modern dunia. Negeri ini memiliki hampir seluruh syarat menjadi negara maju: sumber daya alam melimpah, posisi geopolitik strategis, bonus demografi besar, laut yang luas, tanah subur, cadangan nikel terbesar dunia, emas, batu bara, gas alam, hingga keanekaragaman hayati yang luar biasa.
Koes Plus (1973) mengingatkan kepada kita melalui lagu Kolam Susu menggambarkan Indonesia sebagai negeri yang kaya raya dengan sumber daya alamnya, ia menggambarkan “tongkat kayu dan batu jadi tanaman.”
Namun setelah lebih dari 80 (2025) tahun merdeka, pertanyaan mendasar yang terus menggema adalah: mengapa rakyat Indonesia belum sepenuhnya sejahtera?
Mengapa di tengah kekayaan alam yang begitu besar, masih banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan, ketimpangan sosial, stunting, pengangguran, dan keterbatasan akses pendidikan serta kesehatan?
Pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan ekonomi, tetapi pertanyaan moral, politik, dan peradaban. Sebab sejarah menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis melahirkan kesejahteraan rakyat.
Banyak negara kaya sumber daya justru mengalami apa yang disebut resource curse atau “kutukan sumber daya alam,” yakni kondisi ketika kekayaan alam gagal diubah menjadi kemajuan sosial dan kualitas hidup masyarakat (Auty, 1993).
Fenomena tersebut tampak sangat relevan dengan Indonesia. Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat stabil. Namun di balik angka-angka pertumbuhan itu, terdapat problem sosial yang masih serius.
Salah satu indikator paling nyata adalah tingginya angka stunting pada anak-anak Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2021 berada di angka 24,4%, turun menjadi 21,6% pada 2022, kemudian 21,5% pada 2023, dan baru turun menjadi 19,8% pada 2024
Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka tersebut tetap menggambarkan bahwa jutaan anak Indonesia masih mengalami gangguan pertumbuhan akibat masalah gizi kronis.
Pada tahun 2024 saja, sekitar 4,48 juta balita Indonesia masih berada dalam kondisi stunting Padahal stunting bukan sekadar masalah tinggi badan, tetapi berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia masa depan: rendahnya kemampuan kognitif, produktivitas, dan daya saing bangsa.
Ironisnya, kondisi ini terjadi di negeri yang kaya pangan dan sumber daya alam. Artinya, persoalan utama Indonesia bukan semata kekurangan kekayaan, tetapi lemahnya distribusi kesejahteraan dan tata kelola pembangunan.
Ketimpangan sosial juga masih menjadi problem serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih berada pada kategori rentan miskin dan pra-sejahtera.
Banyak keluarga hidup sedikit di atas garis kemiskinan tetapi sangat mudah jatuh miskin ketika terjadi krisis ekonomi atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya menghasilkan keadilan sosial yang merata.
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi problem kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Akses pendidikan memang semakin luas, tetapi kualitas pendidikan masih belum merata.
Banyak sekolah di daerah tertinggal kekurangan fasilitas, tenaga pendidik berkualitas, dan akses teknologi. Akibatnya, kesenjangan kualitas SDM antarwilayah masih sangat besar.
Dalam perspektif ekonomi politik, problem Indonesia berkaitan erat dengan model pembangunan yang terlalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mentah. Indonesia mengekspor nikel, batu bara, dan mineral lainnya dalam jumlah besar, tetapi nilai tambah industrinya sering lebih banyak dinikmati pihak luar.
Akibatnya, bangsa ini kaya sumber daya tetapi belum sepenuhnya mandiri dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Acemoglu dan Robinson (2012) menjelaskan bahwa kegagalan banyak negara berkembang bukan disebabkan kekurangan sumber daya, tetapi karena lemahnya institusi politik dan ekonomi yang inklusif.
Ketika kekayaan negara hanya berputar di sekitar elite politik dan oligarki ekonomi, maka kesejahteraan rakyat sulit terwujud secara merata.
Masalah tersebut diperparah oleh budaya korupsi, birokrasi yang belum efisien, dan orientasi pembangunan jangka pendek. Banyak kebijakan ekonomi lebih fokus pada pertumbuhan statistik daripada pembangunan kualitas manusia.
Infrastruktur fisik dibangun besar-besaran, tetapi pembangunan moral, pendidikan visioner, dan kesehatan masyarakat sering belum menjadi prioritas utama.
Padahal konstitusi Indonesia telah memberikan arah yang sangat jelas:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” (UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3).
Kalimat “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” sesungguhnya adalah amanah moral negara. Kekayaan alam bukan untuk memperkaya segelintir kelompok, tetapi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam perspektif Islam, kekayaan alam juga dipandang sebagai amanah Tuhan. Allah SWT berfirman:
“Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya…” (QS. Hud: 61).
Menurut M. Quraish Shihab (2002), ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki mandat moral sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dengan keadilan dan tanggung jawab, bukan mengeksploitasinya secara serakah.
Al-Qur’an juga mengingatkan:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya…” (QS. Al-A’raf: 56).
Ayat ini sangat relevan dalam konteks pembangunan modern. Ketika kekayaan alam hanya dijadikan instrumen ekonomi tanpa orientasi keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, maka yang lahir adalah ketimpangan dan kerusakan sosial-ekologis.
Dalam tradisi Bugis-Makassar terdapat ungkapan:
“Resopa temmangingngi namalomo naletei pammase Dewata.”
“Kerja keras dan ketekunan akan menghadirkan rahmat Tuhan.”
Ungkapan ini mengajarkan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi oleh etos kerja, integritas, disiplin, dan kesadaran kolektif membangun peradaban.
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya. Yang sering kurang adalah konsistensi dalam membangun tata kelola yang bersih, pendidikan yang visioner, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sebab negara tidak akan menjadi besar hanya karena memiliki tambang emas dan nikel. Negara menjadi besar ketika kekayaan alam mampu diubah menjadi kualitas manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama.
Indonesia akan terus menjadi ironi besar dunia: negeri kaya raya dengan rakyat yang belum sepenuhnya sejahtera.
Padahal kita idamkan Indonesia menjadi negeri, "Baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur", negeri yang menebarkan kebaikan dan rakyatnya merasa baik/sejahtera dan penuh dengan keharmonisan sehingga ampunan dan kasih sayang Tuhan melimpah di bumi. Wallahu a'lam bisshawab.
Referensi
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishers.
Auty, R. M. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. Routledge.
Quraish Shihab, M. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Lentera Hati.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021–2024., Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Email: muhammadtang.mt78@gmail.com
Hp. 08114441978
