Di tengah dunia yang bergerak sangat cepat dalam era Artificial Intelligence, quantum computing, geopolitik digital, ekonomi hijau, dan revolusi pengetahuan, ruang publik Indonesia justru terseret dalam polemik yang berulang dan melelahkan: perdebatan tentang ijazah, legalitas administratif, dan pertarungan simbolik yang berkepanjangan.
Persoalan "ijazah palsu" yang berputar dalam ruang publik lebih dari dua tahun terakhir sesungguhnya bukan hanya persoalan hukum atau politik semata, tetapi cerminan krisis orientasi kebangsaan.
Energi bangsa tersedot pada konflik simbolik yang menguras emosi, waktu, pikiran, dan perhatian kolektif masyarakat, sementara dunia di luar sana terus bergerak sangat cepat membangun teknologi, riset, inovasi, dan kekuatan ekonomi masa depan.
Pertanyaan yang penting diajukan adalah: sampai kapan bangsa ini terus terjebak dalam “perdebatan administratif,” sementara dunia sedang memasuki babak baru peradaban digital?
Fenomena tersebut dalam perspektif sosiologi politik menunjukkan apa yang disebut Guy Debord (1994) sebagai society of the spectacle; masyarakat tontonan, ketika ruang publik lebih banyak dipenuhi drama simbolik dibanding substansi pembangunan peradaban.
Politik tidak lagi berorientasi pada gagasan besar dan transformasi sosial, tetapi pada penciptaan narasi, kontroversi, dan pertarungan persepsi publik.
Fenomena ini semakin diperkuat oleh media sosial dan algoritma digital. Dalam era attention economy, perhatian publik menjadi komoditas utama. Semakin kontroversial sebuah isu, semakin besar algoritma mendorongnya menjadi konsumsi massal.
Akibatnya, isu-isu yang bersifat emosional dan sensasional lebih cepat menguasai ruang publik dibanding diskursus ilmiah tentang pendidikan, teknologi, riset, atau masa depan generasi bangsa.
Padahal pada saat yang sama dunia sedang mengalami lompatan peradaban yang luar biasa cepat. Artificial Intelligence berkembang eksponensial. Negara-negara besar berlomba menguasai semikonduktor, AI generatif, robotika, dan teknologi pertahanan digital.
Menurut laporan Stanford AI Index Report 2025, investasi global pada AI meningkat tajam dan menjadi pusat baru perebutan kekuatan geopolitik dunia (Stanford HAI, 2025).
Negara yang menguasai AI hari ini akan memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi, militer, pendidikan, bahkan arah budaya dunia di masa depan.
China mempercepat pembangunan teknologi kuantum dan AI nasional. Amerika Serikat memperkuat dominasi perusahaan teknologi global.
Korea Selatan dan Jepang fokus pada industri robotika dan inovasi digital. Bahkan negara-negara Timur Tengah mulai membangun ekonomi pasca-minyak berbasis teknologi dan kecerdasan buatan. Sementara itu, Indonesia justru sering terjebak dalam konflik politik simbolik yang berkepanjangan.
Tantangan bangsa ini jauh lebih besar: kualitas pendidikan yang belum merata, rendahnya produktivitas riset, ketimpangan digital, pengangguran intelektual, stunting, dan ketergantungan teknologi asing.
Indonesia masih menghadapi learning crisis dalam dunia pendidikan. Laporan OECD dan UNESCO menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi sebagian besar peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara maju (OECD, 2023). Sementara itu, kualitas riset dan inovasi Indonesia juga masih tertinggal dibanding negara-negara Asia lainnya.
Ironisnya, ruang publik justru lebih ramai membicarakan legalitas ijazah dibanding kualitas pendidikan nasional itu sendiri. Bangsa ini lebih sibuk memperdebatkan “kertas pendidikan” daripada membangun substansi ilmu pengetahuan dan karakter intelektual.
Fenomena ini menunjukkan adanya krisis epistemologi dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.
Ijazah diperlakukan sebagai simbol legitimasi sosial dan politik, sementara ilmu pengetahuan, kompetensi, integritas, dan kontribusi nyata sering kali terabaikan. Padahal dalam perspektif Islam, kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh simbol administratif, tetapi oleh kualitas ilmu dan amalnya.
Allah SWT berfirman:
“Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (QS. Az-Zumar: 9).
Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran utama kemuliaan manusia adalah ilmu dan kesadaran intelektual, bukan sekadar simbol formalitas.
Nabi Muhammad SAW juga bersabda:
“Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim).
Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu dalam Islam bukan sekadar alat legitimasi sosial, tetapi jalan membangun peradaban dan kemuliaan manusia.
Persoalan terbesar Indonesia dari kebangsaan hari ini bukan sekadar polemik ijazah, tetapi lemahnya budaya intelektual dan produktivitas ilmu pengetahuan.
Kampus lebih sibuk mengejar akreditasi administratif, sementara tradisi riset dan inovasi belum sepenuhnya menjadi budaya nasional.
Media lebih tertarik pada kontroversi politik dibanding pencapaian ilmiah dan teknologi bangsa.
Sejarah menunjukkan bahwa bangsa besar lahir dari budaya ilmu, bukan budaya pertengkaran simbolik. Jepang bangkit melalui pendidikan dan disiplin nasional.
Korea Selatan maju melalui investasi besar dalam riset dan teknologi. China membangun kekuatannya melalui transformasi pendidikan dan industrialisasi pengetahuan.
Sementara Indonesia sering terjebak dalam politik jangka pendek dan perdebatan yang tidak produktif.
Dalam falsafah Bugis-Makassar terdapat ungkapan:
“Macca na malempu’, warani na magetteng.”
“Cerdas dan jujur, berani dan teguh.”
Falsafah ini mengajarkan bahwa bangsa besar membutuhkan kecerdasan intelektual sekaligus integritas moral. Kecerdasan tanpa kejujuran melahirkan manipulasi, sedangkan keberanian tanpa ilmu melahirkan kegaduhan.
Terdapat pula konsep sipakainge’ (saling mengingatkan) dalam kebaikan dan kebijaksanaan. Dalam konteks kebangsaan, masyarakat seharusnya saling mengingatkan untuk tidak terus-menerus terjebak dalam konflik yang menguras energi nasional tanpa menghasilkan kemajuan substantif.
Indonesia membutuhkan transformasi orientasi kebangsaan. Ruang publik harus lebih banyak diisi diskursus tentang masa depan pendidikan, teknologi, AI, ketahanan ekonomi, geopolitik digital, dan pembangunan sumber daya manusia.
Energi bangsa harus diarahkan untuk membangun inovasi dan daya saing global, bukan sekadar mengonsumsi drama politik yang berulang.
Sebab dunia tidak akan menunggu Indonesia selesai bertengkar.
Dunia sedang berlari sangat cepat menuju masa depan digital, sementara Indonesia berisiko tertinggal jika terus terjebak dalam konflik simbolik yang tidak produktif. Bangsa ini membutuhkan kebangkitan intelektual, bukan sekadar keramaian politik.
Sejarah tidak akan mengingat bangsa yang paling ribut dalam perdebatan, tetapi bangsa yang mampu membangun ilmu, teknologi, dan peradaban untuk masa depannya. Wallahu a'lam bisshawab.
Referensi
Debord, G. (1994). The Society of the Spectacle. Zone Books.
OECD. (2023). Education at a Glance 2023. OECD Publishing.
Stanford Human-Centered Artificial Intelligence. (2025). AI Index Report 2025. Stanford University.
UNESCO. (2024). Global Education Monitoring Report 2024. UNESCO Publishing.
Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell.
Han, B. C. (2022). Infocracy: Digitalization and the Crisis of Democracy. Polity Press.
Email: muhammadtang.mt78@gmail.com
Hp. 08114441978
