K1NG5T3R-1COLL3GE101

Konflik dalam Organisasi: Antara Perebutan Jabatan dan Hilangnya Tujuan Bersama

Ketika Organisasi Kehilangan Arah

Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan organisasi. Selama organisasi dihuni oleh manusia dengan latar belakang, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda, maka konflik akan selalu hadir. 

Dalam batas tertentu, konflik justru dapat menjadi energi positif yang mendorong inovasi, perbaikan sistem, dan dinamika organisasi. Namun, konflik berubah menjadi masalah ketika orientasinya bergeser dari perjuangan mencapai tujuan organisasi menjadi perjuangan merebut kekuasaan, pengaruh, dan jabatan.

Fenomena ini dapat ditemukan hampir di semua jenis organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan tinggi, organisasi keagamaan, partai politik, maupun birokrasi pemerintahan. 

Tidak sedikit organisasi yang awalnya dibangun dengan semangat pengabdian dan idealisme, kemudian mengalami kemunduran karena energi para pengurus lebih banyak dihabiskan untuk konflik internal dibandingkan menyelesaikan persoalan masyarakat.

Peter Drucker (2008) pernah mengingatkan bahwa organisasi dibangun bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat. 

Ketika organisasi lebih sibuk mengurus konflik internal daripada memberikan solusi bagi publik, maka sesungguhnya organisasi tersebut sedang kehilangan makna keberadaannya.

Konflik: Keniscayaan dalam Organisasi

Dalam perspektif teori organisasi, konflik tidak selalu buruk. Robbins dan Judge (2023) menjelaskan bahwa konflik dapat bersifat fungsional apabila mampu meningkatkan kualitas keputusan, kreativitas, dan efektivitas organisasi. Sebaliknya, konflik menjadi disfungsional ketika menghasilkan perpecahan, ketidakpercayaan, dan penurunan kinerja organisasi.

Masalahnya, banyak konflik organisasi di Indonesia tidak lagi berpusat pada perbedaan gagasan, melainkan perbedaan kepentingan. Yang diperdebatkan bukan program kerja, melainkan siapa yang memimpin. Yang dipersoalkan bukan visi organisasi, melainkan siapa yang memperoleh posisi strategis.

Akibatnya, rapat organisasi sering berubah menjadi arena pertarungan ego. Musyawarah bergeser menjadi lobi-lobi politik. Kritik tidak lagi bertujuan memperbaiki organisasi, tetapi menjatuhkan lawan kelompok.

Padahal organisasi yang sehat seharusnya menjadikan perbedaan pendapat sebagai kekuatan kolektif, bukan sebagai sumber permusuhan.

Akar Konflik: Ketika Jabatan Menjadi Tujuan

Salah satu penyebab utama konflik organisasi adalah perubahan orientasi dari pengabdian menuju kekuasaan.

Robert Michels melalui teori Iron Law of Oligarchy menjelaskan bahwa organisasi yang semakin besar cenderung melahirkan kelompok elite yang berusaha mempertahankan kekuasaannya (Michels, 1915).

 Dalam banyak kasus, perebutan jabatan bukan lagi soal amanah, tetapi menjadi simbol status sosial, pengaruh politik, dan akses terhadap sumber daya.

Fenomena ini terlihat jelas pada berbagai organisasi modern. Jabatan sering dipandang sebagai prestise, bukan tanggung jawab. Akibatnya, pergantian kepemimpinan yang seharusnya menjadi proses regenerasi berubah menjadi konflik berkepanjangan.

Dalam organisasi kemasyarakatan misalnya, tidak jarang muncul dualisme kepemimpinan yang berujung pada perpecahan organisasi.

 Dalam kampus, konflik dapat muncul dalam pemilihan rektor, dekan, atau ketua lembaga. Sementara dalam birokrasi, kompetisi jabatan kadang melahirkan praktik saling menjatuhkan dan pembentukan kelompok-kelompok kepentingan.

Jika jabatan dipandang sebagai tujuan akhir, maka konflik akan sulit dihindari. Sebaliknya, jika jabatan dipahami sebagai amanah pelayanan, maka perbedaan kepentingan dapat dikelola secara lebih dewasa.

Kepemimpinan yang Kehilangan Keteladanan

Faktor lain yang memperbesar konflik organisasi adalah krisis kepemimpinan.

John C. Maxwell (2018) menyatakan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang posisi, tetapi tentang pengaruh dan pelayanan. 

Pemimpin yang baik mampu menyatukan perbedaan dan membangun visi bersama. Sebaliknya, pemimpin yang lemah justru menjadi sumber konflik karena gagal membangun kepercayaan.

Dalam banyak organisasi, konflik sering kali bukan karena sistem yang buruk, melainkan karena kepemimpinan yang tidak mampu menjadi perekat.

Ketika pemimpin lebih sibuk membangun loyalitas kelompok daripada membangun loyalitas terhadap organisasi, maka fragmentasi menjadi sulit dihindari.

Lebih berbahaya lagi jika pemimpin menggunakan konflik sebagai alat mempertahankan kekuasaan. 

Organisasi akhirnya terjebak dalam politik internal yang berkepanjangan. Energi yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat habis untuk mengurus pertentangan internal.

Padahal dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengingatkan bahwa jabatan bukan hak istimewa, melainkan tanggung jawab moral yang berat.

Organisasi Kemasyarakatan: Dari Gerakan Sosial ke Perebutan Pengaruh

Organisasi kemasyarakatan pada awalnya lahir sebagai instrumen perjuangan sosial. Banyak organisasi besar di Indonesia dibangun oleh tokoh-tokoh yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta demi kepentingan umat dan bangsa.

Namun dalam perkembangannya, sebagian organisasi menghadapi tantangan serius berupa personalisasi organisasi. Organisasi menjadi terlalu bergantung pada figur tertentu sehingga regenerasi tidak berjalan sehat.

Ketika kepentingan individu lebih dominan daripada kepentingan organisasi, maka konflik menjadi sulit dihindari.

Akibatnya, masyarakat sering menyaksikan organisasi yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi sumber polemik. Padahal tantangan bangsa hari ini sangat besar: kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendidikan, degradasi moral, dan disrupsi teknologi.

Energi organisasi seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, bukan terjebak dalam konflik internal yang melelahkan.

Kampus: Konflik Kekuasaan di Menara Ilmu

Perguruan tinggi sesungguhnya merupakan pusat produksi ilmu pengetahuan dan peradaban. Namun realitas menunjukkan bahwa kampus juga tidak steril dari konflik kepentingan.

Bahkan dalam beberapa kasus, konflik di kampus menjadi lebih kompleks karena melibatkan kepentingan akademik, politik, dan ekonomi sekaligus.

Clark Kerr (2001) menggambarkan universitas modern sebagai multiversity, yaitu institusi yang dihuni berbagai kelompok kepentingan dengan tujuan yang berbeda-beda.

Ketika kepentingan tersebut tidak dikelola secara baik, maka kampus dapat kehilangan fokus terhadap fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika dosen dan akademisi lebih sibuk dalam kontestasi kekuasaan dibandingkan menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kampus akhirnya kehilangan perannya sebagai pusat solusi bangsa dan berubah menjadi arena kompetisi elit intelektual.

Birokrasi: Konflik yang Menghambat Pelayanan Publik

Dalam birokrasi, konflik kepentingan sering muncul dalam bentuk persaingan jabatan, tarik-menarik kewenangan, dan perebutan pengaruh.

Padahal menurut konsep good governance, birokrasi seharusnya bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik (World Bank, 2023).

Ketika konflik internal lebih dominan daripada orientasi pelayanan, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Program pembangunan terhambat, pengambilan keputusan melambat, dan kualitas pelayanan publik menurun.

Karena itu, reformasi birokrasi tidak cukup hanya memperbaiki regulasi dan struktur, tetapi juga harus membangun budaya organisasi yang berorientasi pada tujuan bersama.

Mengembalikan Organisasi pada Tujuan Besarnya

Konflik organisasi tidak akan pernah benar-benar hilang. Yang perlu dilakukan adalah mengelola konflik agar tetap berada dalam koridor yang sehat dan produktif.

Ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan.

Pertama, mengembalikan organisasi pada visi dan tujuan pendiriannya.

Kedua, membangun sistem regenerasi yang sehat dan transparan.

Ketiga, memperkuat budaya musyawarah dan penghormatan terhadap perbedaan.

Keempat, menempatkan jabatan sebagai amanah, bukan sebagai alat mencari kehormatan.

Kelima, menghadirkan kepemimpinan yang melayani (servant leadership), bukan kepemimpinan yang mendominasi.

Jim Collins (2001) dalam penelitiannya tentang organisasi unggul menemukan bahwa organisasi yang bertahan lama umumnya dipimpin oleh pemimpin yang rendah hati tetapi memiliki komitmen kuat terhadap tujuan organisasi.

Artinya, masa depan organisasi lebih ditentukan oleh kualitas karakter pemimpinnya dibandingkan sekadar kecanggihan sistem yang dimilikinya.

Kembali kepada Misi Pengabdian

Pada akhirnya, konflik organisasi bukanlah persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Persoalan sesungguhnya adalah apakah organisasi masih mampu menjalankan misi pengabdiannya kepada masyarakat.

Jabatan akan berganti. Kepengurusan akan berakhir. Masa kepemimpinan akan berlalu. Namun kontribusi organisasi terhadap umat dan bangsa akan menjadi warisan yang dikenang sepanjang masa.

Organisasi yang besar bukanlah organisasi yang bebas konflik, melainkan organisasi yang mampu mengelola konflik menjadi energi untuk kemajuan bersama.

Sebab ketika tujuan bersama hilang, organisasi akan berubah menjadi arena perebutan kepentingan. Namun ketika visi besar tetap dijaga, perbedaan justru menjadi kekuatan yang memperkokoh perjalanan menuju kemaslahatan.

Daftar Referensi

Collins, J. (2001). Good to Great: Why Some Companies Make the Leap and Others Don't. New York: HarperBusiness.

Drucker, P. F. (2008). Management: Revised Edition. New York: HarperCollins.

Kerr, C. (2001). The Uses of the University (5th ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Maxwell, J. C. (2018). Developing the Leader Within You 2.0. Nashville: HarperCollins Leadership.

Michels, R. (1915). Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Free Press.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2023). Organizational Behavior (19th ed.). Pearson Education.

World Bank. (2023). Worldwide Governance Indicators: Governance Matters. Washington, DC: World Bank.

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bukhari, M. I. Shahih al-Bukhari.

Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim.


Email: muhammadtang.mt78@gmail.com 

Hp. 08114441978

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Get the latest educational resources on the market delivered to your inbox