llusi Konsensus di Layar Kita: Ketika Algoritma Berbicara Lebih Keras daripada Rakyat
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kmerdekaan Republik Indonesia, lini masa dipenuhi seruan aksi turun ke jalan yang seolah membesar setiap detik.
Namun temuan akademik justru menyingkap wajah lain dari keramaian itu: dari 34.935 unggahan terkait demonstrasi di platform X sepanjang 26 Juli–1 Agustus 2026, sebanyak 99,46 persen ternyata adalah unggah ulang yang terjadi dalam rentang waktu sangat singkat (Sulselinfo, 2026).
Angka tersebut bukan sekadar statistik digital yang lewat begitu saja. Ia adalah cermin retak tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, mulai kesulitan membedakan mana suara rakyat yang otentik dan mana gaung yang sengaja diperbesar.
Ketika Volume Dikira Validitas
Fenomena ini, dalam kajian ilmu komunikasi digital, dikenal sebagai coordinated inauthentic behavior atau perilaku tidak otentik yang terkoordinasi.
Murero (2023) menjelaskan bahwa taktik ini memanfaatkan kombinasi akun asli, akun palsu, dan akun duplikat yang bergerak bersamaan layaknya jaringan adversarial, dengan tujuan membanjiri ruang diskursus publik hingga tampak seragam dan meyakinkan.
Yang berbahaya bukan hanya kebohongan yang disebarkan, melainkan kesan keserempakan yang diciptakan seolah seluruh bangsa sepakat, padahal yang bergerak hanyalah segelintir aktor yang menggandakan diri.
Riset terbaru bahkan menegaskan bahwa amplifikasi terkoordinasi mampu menghasilkan sinyal konsensus ilusif, membuat sebuah narasi tampak lebih meluas dan kredibel daripada kenyataannya, sehingga menggeser perhatian jurnalistik maupun persepsi publik tentang momentum suatu isu (ScienceDirect, 2026).
Di sinilah bahaya sesungguhnya bersembunyi: bukan pada isu itu sendiri, melainkan pada cara isu itu direkayasa agar terlihat besar. Rogers dan Righetti (2025) menyebut pola ini sebagai manufactured attention, perhatian yang sengaja diproduksi, bukan tumbuh secara organik dari keresahan kolektif yang nyata.
Fenomena serupa juga terlihat pada beredarnya kembali video-video demonstrasi lama yang disandingkan dengan narasi baru seolah menggambarkan situasi terkini (Morf.id, 2026).
Ketika masa lalu dijahit ulang menjadi seakan-akan masa kini, publik kehilangan pijakan waktu dan tanpa pijakan waktu, sulit membedakan mana kemarahan yang sungguh hidup hari ini dan mana kemarahan yang hanya diputar ulang.
Tabayyun sebagai Etika Digital
Menariknya, persoalan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya bukan tantangan baru bagi peradaban manusia, meski wajahnya kini berbeda. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 telah lama mengingatkan agar umat manusia melakukan tabayyun; memeriksa kebenaran suatu berita dengan cermat sebelum bertindak, agar tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kecerobohan, yang pada akhirnya hanya akan mendatangkan penyesalan.
Ayat tersebut turun dalam konteks berita yang dibawa oleh pihak yang tidak dapat dipercaya kejujurannya, namun semangatnya begitu relevan dengan era ketika satu unggahan dapat digandakan puluhan ribu kali dalam hitungan jam.
Semangat yang sama juga terekam dalam hadis riwayat Muslim, yang pada intinya mengingatkan bahwa cukuplah seseorang disebut pendusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar tanpa menyaringnya terlebih dahulu.
Jika prinsip ini diterapkan pada perilaku warganet hari ini, maka setiap kali jari kita menekan tombol bagikan tanpa memastikan kebenaran dan konteks waktunya, kita sesungguhnya sedang mengambil risiko etis yang serupa dengan apa yang diperingatkan empat belas abad lalu hanya dengan kecepatan yang berlipat ganda.
Tanggung Jawab yang Tak Bisa Dilimpahkan Sepenuhnya
Keliru jika seluruh beban tanggung jawab dibebankan kepada algoritma maupun aktor-aktor yang sengaja merekayasa amplifikasi.
Algoritma memang dirancang untuk memprioritaskan konten yang memancing emosi dan interaksi tinggi (Rogers & Righetti, 2025), tetapi algoritma tidak dapat bekerja tanpa jari-jari manusia yang menekan tombol bagikan.
Warganet, dengan demikian, bukan sekadar korban pasif dari rekayasa digital, melainkan juga simpul penting dalam rantai penyebaran itu sendiri.
Momen jelang kemerdekaan ini semestinya menjadi pengingat bahwa nasionalisme sejati tidak diukur dari seberapa keras kita berteriak di ruang digital, melainkan dari seberapa jernih kita berpikir sebelum ikut memperbesar suatu isu.
Kedaulatan atas ruang publik digital hanya bisa dijaga jika setiap individu bersedia menahan diri sejenak, bertanya "dari mana, kapan, dan mengapa" sebelum menekan tombol bagikan. Sebab pada akhirnya, viral tidak pernah sama dengan benar dan keramaian di layar kita, sebagaimana ditegaskan berbagai kajian mutakhir, tidak selalu mencerminkan kenyataan yang hidup di jalanan. Wallahu a'lam bisshawab
Referensi:
- Morf.id. (2026). *Video viral Indo terbaru hari ini, ini yang ramai dibicarakan.*
- Murero, M. (2023). Coordinated inauthentic behavior: An innovative manipulation tactic to amplify COVID-19 anti-vaccine communication outreach via social media. *Frontiers in Sociology, 8*, 1141416. https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1141416
- Rogers, R., & Righetti, N. (2025). Coordinated inauthentic behaviour on Facebook? A typology of manufactured attention. *[SAGE Journal]*.
- ScienceDirect. (2026). *Detecting coordinated inauthentic behavior on Twitter: A local outlier factor approach.*
- Sulselinfo. (2026). *Cek fakta isu demo viral menjelang HUT RI Agustus 2026.*
- QS. Al-Hujurat (49): 6.
- HR. Muslim, tentang larangan menyampaikan setiap yang didengar tanpa tabayyun.
Email: muhammadtang.mt78@gmail.com
Hp. 08114441978
